Polemik Biskita Transpakuan
Tarif Biskita Bogor Tanpa Subsidi dari Pemerintah Pusat, Dedie Rachim Khawatir Beratkan Masyarakat
Dampak Fatal Biskita Bogor Tanpa Subsidi dari Kemenhub, Dedie Rachim Khawatir Jadi Beban Masyarakat
Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Ardhi Sanjaya
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Tarif Biskita Bogor kini tengah ramai diperbincangkan masyarakat.
Perbincangan berawal dari pencabutan subsidi dari pemerintah pusat.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memutuskan tak lagi menyuntikan subsidi pada Pemerintah Kota Bogor untuk pengelolaan tranportasi umum Biskita Trans Pakuan.
Lantas, apa jadinya Biskita Bogor tanpa subsidi ?
Biskita merupakan layanan Buy The Service (BTS).
Ada 4 koridor yang dioperasikan, 1, 2, 5 dan 6.
Plt Kepala menerangkan bahwa pengalihan pengelolaan Biskita dari Kemenhub ke Pemkot Bogor sudah dilakukan sejak tahun 2023.
Saat itu Pemkot Bogor tak menyanggupi.
Menurut Suharto Pemkot Bogor baru menyanggupi pengelolaan Biskita pada tahun 2024 dengan mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp 10 miliar.
Oleh karena itu terhitung 1 Januari 2025, pengelolaan Biskita dialihkan ke Pemkot Bogor.
"Kami berharap Kota Bogor dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum massal secara bertahap," kata Suharto.
Kini Pemkot Bogor justru kelimpungan atas keputusan pengalihan tersebut.
Selama ini pengelolaan Biskita dipegang PT Kodjari Tata Angkutan dengan menerima subsidi dari Pemerintah Pusat.
Atas subsidi tersebut, tarif Biskita Bogor adalah Rp 4.000 untuk sekali perjalanan.
Baca juga: Perjuangkan Nasib Biskita Transpakuan, Dedie Rachim Bakal Tetap Minta Subsidi ke Pusat
Kini jika tanpa adanya subsidi, maka tarif Biskita Bogor akan lebih dari itu.
Wali Kota Bogor terpilih Dedie Rachim memperkirakan tarif Biskita Bogor tanpa subsidi bisa mencapai Rp 12.000 - Rp 14.000.
"Kalau tanpa subsidi kisarannya bayar Rp 12 ribu," kata Dedie.
Ia menilai besaran tarif Biskita tersebut akan memberatkan masyarakat Bogor.
"Jangan memberatkan rakyat," kata Dedie Rachim.
Dedie mengatakan anggaran Rp 10 miliar dari APBD Kota Bogor, tak cukup untuk mengelola Biskita.
Baca juga: Wali Kota Bogor Terpilih Dedie Rachim Sebut 10 Miliar Tak Cukup Buat Biskita, Subsidi Diperjuangkan
Menurutnya dana yang dibutuhkan dalam mengelola Biskita mencapai Rp 49 miliar.
"Tidak cukup. Dibandingkan dengan subsidi pusat yang mencapai Rp 49 Miliar," kata Dedie Rachim.
Oleh karena itu, Dedie mengataka akan berupaya agar pemerintah pusat tetap menyuntikkan subsidi untuk Biskita Bogor.
"Kita akan perjuangkan," kata Dedie Rachim.
Sementara Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari mengatakan sudah mengirim surat untuk membujuk pemerintah memberikan subsidi.
"Kita per hari ini tetap berupaya (dapat subsidi). Per hari ini surat saya meluncur ke sana," kata Hery.
Menurutnya masih ada peluang pemerintah memberi subsidi untuk Biskita.
"Istilahnya ditunda atau dibatalkan ya. Dari suratnya Kemenhub seperti itu. Kalau ditunda dan dibatalkan kan artinya masih ada peluang kita meyakinkan pusat untuk mensubsidi," katanya.
Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :
| Biskita Transpakuan Bogor Mulai Beroperasi Lagi Bulan Maret, Hanya 2 Koridor, Segini Tarifnya |
|
|---|
| Ganti Nama Baru, Biskita Kembali Mengaspal di Kota Bogor Bulan Maret, Tarif Diprediksikan Ikut Naik |
|
|---|
| Soroti Pergantian Nama Biskita Transpakuan, Anggota DPRD Kota Bogor: Tidak Menyelesaikan Masalah |
|
|---|
| Biskita Transpakuan Ganti Nama Jadi Trans Metro Bogor, Segera Jalan di 2 Koridor |
|
|---|
| Biskita Transpakuan Kota Bogor Terancam Kembali Batal Mengaspal, Warga Diminta Sabar, Ini Sebabnya |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.