Kisruh Aturan LPG 3 Kg Makan Korban Jiwa, Prabowo Turun Tangan, Rocky Gerung Sindir Keras Bahlil

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Kebijakan Kementerian ESDM melarang pengecer gas berjualan LPG 3 Kg memancing amarah masyarakat di seluruh Indonesia.

Terlebih akibat kebijakan tersebut, kelangkaan LPG 3 Kg terjadi di mana-mana hingga memakan korban jiwa.

Seorang warga Pamulang, Tangerang Selatan bernama Yonih (62) dikabarkan meninggal dunia setelah mengantre gas LPG 3 Kg pada Senin (3/2/2025).

Yonih wafat lantaran kelelahan usai berjalan jauh demi bisa mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg sekira pukul 12.30 Wib.

Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut sampai memakan korban jiwa, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengizinkan pengecer gas kembali boleh menjual LPG 3 kg mulai hari ini, Selasa (4/2/2025).

Instruksi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Presiden (Prabowo Subianto) kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," pungkas Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Adapun terkait dengan kebijakan pengecer tidak boleh menjual LPG 3 Kg, Dasco menyebut peraturan tersebut bukan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo.

Diungkap Dasco, Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil lah yang ingin menertibkan harga gas LPG subsidi lantaran harganya mahal di masyarakat.

Hal itu lah yang mendasari Bahlil mengeluarkan kebijakan melarang pengecer menjual LPG sejak 1 Februari 2025 dan hanya memperbolehkan pangkalan gas resmi saja yang menjajakannya.

Tak disangka peraturan tersebut justru membuat LPG langka sampai masyarakat harus antre berjam-jam demi bisa mendapatkan gas.

Emak-emak di beberapa kota bahkan viral menyuarakan aksi protesnya kepada pemerintah atas kebijakan LPG tersebut.

"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," ungkap Dasco.

Rocky Gerung sindir Bahlil

Atas segala kisruh dan polemik terkait kebijakan LPG 3 Kg tersebut, Rocky Gerung turut memberikan pandangannya.

Akademisi sekaligus pengamat politik itu mengurai keresahan masyarakat.

Bahwa sebenarnya yang membuat warga geram adalah karena sulitnya akses mendapatkan gas, bukan soal harga LPG yang mahal.

"Yang nyata hari ini, kesulitan untuk mengakses. Bahkan ketika emak-emak ini punya uang, dia tidak bisa beli. Kan itu intinya. Karena konsumsi enggak mungkin ditunggu sampai ada semacam kepastian hukum. Energi harus tersedia setiap saat. Karena dapur 24 jam mesti bisa dipakai untuk masak. Ini soal yang betul urgent," ungkap Rocky Gerung dalam tayangan di kanal Youtube-nya, dilansir TribunnewsBogor.com pada Selasa (4/2/2025).

Dalam tanggapannya, Rocky menyentil Menteri Bahlil yang bak tidak menangkap keinginan dari masyarakat.

Yakni bukan soal harga tapi perihal kemudahan akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar rumah tangga seperti LPG.

"Jadi kalau Bahlil anggap bahwa ini cuma soal dipotongnya rantai distribusi, lalu beliau meminta (warga) bersabar sedikit, bisa muter 1 km yang biasanya jarak 100 meter. Itu dalam bayangan Bahlil kalau emak-emak itu pergi pakai drone. Kan artinya ada tambahan duit gojek, yang biasanya enggak perlu pakai transportasi. Jadi frustasi emak-emak itu bukan karena dia enggak bisa bayar atau harganya naik tapi akses untuk cepat-cepat punya gas di dapur itu tidak tersedia. Jadi frustasi itu masuk akal," pungkas Rocky.

Baca juga: Akhiri Polemik Gas LPG 3 Kg, Prabowo Instruksikan Kementerian ESDM Izinkan Kembali Pengecer Menjual

Lebih lanjut, Rocky Gerung pun curiga ada permainan dalam kebijakan yang diambil Bahlil tersebut.

Sebab bukannya disenangi masyarakat, kebijakan tersebut malah membuat runyam suasana di tengah warga.

Terlebih baru-baru ini kebijakan Bahlil sampai memakan korban jiwa.

"Jangan-jangan memang ada upaya bukan sekadar memutus rantai distribusi, tapi ada permainan-permainan kongkalikong yang menyebabkan seolah efisiensi tapi sebetulnya dia menyulitkan barang konsumsi. Emak-emak itu hanya ingin di depan rumahnya ada kios LPG yang bisa dia akses setiap hari. Kan enggak mungkin emak-emak (beli) 10 kg LPG subsidi, itu kan kebutuhan harian, dekat dengan pusat penjualan harian," imbuh Rocky Gerung.

Diulas Rocky, Kementerian ESDM jika ingin mengubah kebijakan terlebih perihal kebutuhan dasar masyarakat seharusnya juga memikirkan perihal mitigasi yang jelas.

Rocky menyebut Bahlil harusnya memerhatikan berbagai kemungkinan yang terjadi jika sebuah peraturan diubah mendadak.

"Ibu rumah tangga sebut saja keluarga miskin yang harusnya diberi kesempatan pertama, akhirnya kita lihat antre panjang, bukan peradaban yang pancasilais suruh orang antre sambil menunggu kepastian ada enggak tersedia stoknya, sementara Bahlil hanya mengucapkan 'berasabarlah akan diatur, tidak ada kelangkaan'. Loh faktanya ada kelangkaan, jadi mitigasinya enggak dipikirkan," kata Rocky Gerung.

"Kalaupun ada perubahan kebijakan, harusnya ada modeling untuk melihat. Pemerintah ini seringkali (membuat kebijakan) tanpa modeling, tanpa peduli pada teknikalitas, bahwa ide besar itu harus diturunkan dalam teknikalitas. Pemerintah mesti menghitung konsekuensi dari perubahan kebijakan, itu tugas kabinet," sambungnya.

Baca juga: Polemik Gas LPG 3 Kilogram, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Pemerintah Perburuk Kondisi Rakyat

Karenanya, Rocky meminta Presiden Prabowo agar membuka kemungkinan adanya pergantian Menteri di kabinetnya terutama ESDM.

Rocky bahkan menyindir ada menteri di kabinet Prabowo yang tidak becus bekerja.

"Ini terlihat bagaimana Menteri-menteri Pak Prabowo tidak becus, tidak punya strategi mitigasi. Perubahan kebijakan harusnya disiapkan sekaligus strategi mitigasi. Beberapa menteri kelihatannya memang kurang, kalau kita bandingkan dengan zaman Pak SBY, ada krisis dengan mudah diatasi, agak sedikit mencemaskan tapi siap diantisipasi. Apalagi zaman Pak Harto, enggak ada antrean begini. Orde Baru justru yang diutamakan kebutuhan dasar, kan itu intinya," ujar Rocky Gerung.

Sebelumnya, Menteri Bahlil sempat buka suara terkait kebijakan penjualan LPG 3 Kg yang hanya boleh dilakukan di pangkalan gas resmi, bukan di pengecer.

Bahlil menjamin LPG 3 Kg tidak akan langka meskipun cuma bisa didapatkan di agen resmi.

"Mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang enggak ada langka, saya jamin, enggak ada langka. Cuma persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya, mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah. Kita cari formulasi, tujuannya ini diberikan ke saudara kita yang berhak," ujar Bahlil.

Baca berita lain TribunnewsBogor.com di Google News  

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t