Polemik Gas LPG 3 Kilogram, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Pemerintah Perburuk Kondisi Rakyat

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dibuat tanpa kajian mendalam terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat. 

“Padahal beberapa warung sendiri bisa jadi solusi buat warga yang tidak mampu, selain dekat rumah,  warga juga bisa mengambil dulu gas melonnya dan bayar belakangan kalau sudah berlangganan,” ucapnya.

Pemerintah harus menyadari bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memudahkan, bukan mempersulit, akses rakyat terhadap kebutuhan pokok. 

Jika tidak segera diperbaiki, kebijakan ini hanya akan menambah daftar penderitaan rakyat dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

“Sudah saatnya pemerintah berpihak pada rakyat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini,” tandasnya.