Deretan Gebrakan Dedi Mulyadi yang Heboh Tuai Kritikan, Ormas GRIB Sampai Bereaksi Keras Tantang KDM

Tempat wisata ini dibongkar karena dinilai melanggar dan KDM ingin menghijaukan kembali kawasan itu.

Pembongkaran tempat wisata ini menimbulkan sejumlah permasalahan.

Diantaranya adalah ratusan pekerja di tempat wisata itu menjadi pengangguran.

Namun menjelang Idul Fitri, KDM membantu mereka dengan syarat ikut menanam pohon di kawasan Puncak.

Baca juga: Pilu Abah Tukang Cendol Kehujanan Dagangannya Tak Laku, KDM Kaget Dengar Kondisi Anak dan Cucunya

Pembongkaran tempat wisata ini mendapat reaksi keras dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

"Menurut pandangan kami pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah insiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia," kata Widiyanti di di Gedung Sapta Pesona, Rabu (19/3/2025).

Satgas Anti Preman

Masih momen jelang lebaran, maraknya preman yang minta-minta THR membuat Dedi Mulyadi bertindak.

Dedi Mulyadi kemudian membentuk Satgas Antipreman untuk mengatasi hal ini.

Tidak hanya soal preman soal THR, satgas ini juga bertujuan untuk memerangi segala macam bentuk pungutan liar (pungli) di wilayah Jawa Barat.

Hal ini memang didukung banyak orang, namun di sisi lain ada pihak yang tidak menyukainya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tinjau Jalan Amblas Mbah Dalem Batutulis Bogor, Ibu-Ibu Minta Alam Gunung Salak Ditata

Bahkan Dedi Mulyadi sampai ditandang ormas GRIB Jaya atas kebijakan sang gubernur.

Tantangan ini adalah berupa membentuk satgas serupa untuk preman di birokrasi.

Ini disampaikan Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada Kamis (10/4/2025).

"Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu. Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar," katanya.