Masalah Rumit di Depok Bikin Dedi Mulyadi Pusing, Blak-blakan Soal Problem Akut : Pembiaran

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan adanya masalah yang rumit di balik kehebohan mobil polisi dibakar di Depok

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Naufal Fauzy
KDM Channel
DEDI MULYADI DI DEPOK - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan adanya masalah yang rumit di balik kehebohan mobil polisi dibakar di Depok. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan adanya masalah yang rumit di balik kehebohan mobil polisi dibakar di Depok.

Rupanya permasalahan itu dipicu oleh adanya rebutan tanah tempat tinggal.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) mencoba menemui langsung warga di sebuah pemukiman kawasan Cimanggis, Kota Depok tersebut.

Didapati bahwa banyak warga di sana tinggal secara ilegal di tanah milik negara sampai membentuk pemukiman mirip komplek perumahan.

Selain masalah pertanahan, ditemukan pula masalah kependudukan.

Karena di sana banyak warga ber-KTP luar Depok namun sudah tinggal puluhan tahun di wilayah Depok.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Tak Berani Bubarkan GRIB Usai Heboh Bakar Mobil Polisi, Padahal Dulu Kritik KDM

Sehingga status para warga tersebut tak jelas meski disebut warga Depok.

"Warga di sana banyak banget yang gak ada KTP-nya (KTP Depok)," kata Dedi Mulyadi dikutip dari KDM Channel, Rabu (23/4/2025).

"Satu komplek yang kaya perumahan itu semuanya gak ada sertifikatnya itu," imbuh KDM.

Memikirkan hal itu, Dedi pun sampai mengerutkan kening karena betapa rumitnya permasalahan ini.

Dedi pun mengaku tak bisa langsung mengeluarkan tindakan apapun sebelum didiskusikan dengan kementrian.

"Gimana ya, karena memang dia sudah tinggal di situ, sudah puluhan tahun, ada yang sudah anaknya empat," ungkap KDM.

Baca juga: Rumahnya Digusur, Gadis Cikarang Kritik Pedas Gubernur Dedi Mulyadi, Ngaku Tinggal di Tanah Negara

Tidak hanya satu pemukiman, Dedi juga mendapat informasi adanya pemukiman lain di Depok yang kondisinya juga serupa.

Dedi pun memahami bahwa tantangan pembangunan di Depok ini berat.

"Kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Karena tantangan pembangunannya berat, manusianya multiculture di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan ada yang tak punya KTP Depok," ujarnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved