Masalah Rumit di Depok Bikin Dedi Mulyadi Pusing, Blak-blakan Soal Problem Akut : Pembiaran

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan adanya masalah yang rumit di balik kehebohan mobil polisi dibakar di Depok.

Rupanya permasalahan itu dipicu oleh adanya rebutan tanah tempat tinggal.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) mencoba menemui langsung warga di sebuah pemukiman kawasan Cimanggis, Kota Depok tersebut.

Didapati bahwa banyak warga di sana tinggal secara ilegal di tanah milik negara sampai membentuk pemukiman mirip komplek perumahan.

Selain masalah pertanahan, ditemukan pula masalah kependudukan.

Karena di sana banyak warga ber-KTP luar Depok namun sudah tinggal puluhan tahun di wilayah Depok.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Tak Berani Bubarkan GRIB Usai Heboh Bakar Mobil Polisi, Padahal Dulu Kritik KDM

Sehingga status para warga tersebut tak jelas meski disebut warga Depok.

"Warga di sana banyak banget yang gak ada KTP-nya (KTP Depok)," kata Dedi Mulyadi dikutip dari KDM Channel, Rabu (23/4/2025).

"Satu komplek yang kaya perumahan itu semuanya gak ada sertifikatnya itu," imbuh KDM.

Memikirkan hal itu, Dedi pun sampai mengerutkan kening karena betapa rumitnya permasalahan ini.

Dedi pun mengaku tak bisa langsung mengeluarkan tindakan apapun sebelum didiskusikan dengan kementrian.

"Gimana ya, karena memang dia sudah tinggal di situ, sudah puluhan tahun, ada yang sudah anaknya empat," ungkap KDM.

Baca juga: Rumahnya Digusur, Gadis Cikarang Kritik Pedas Gubernur Dedi Mulyadi, Ngaku Tinggal di Tanah Negara

Tidak hanya satu pemukiman, Dedi juga mendapat informasi adanya pemukiman lain di Depok yang kondisinya juga serupa.

Dedi pun memahami bahwa tantangan pembangunan di Depok ini berat.

"Kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Karena tantangan pembangunannya berat, manusianya multiculture di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan ada yang tak punya KTP Depok," ujarnya.

Sehingga menurutnya, perlu dilakukan langkah-langkah konfrehensif terkait tata kependudukan dan tata ruang di Depok.

"Ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Maka nanti kami akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga Dirjen Disdukcapil Kemendagri, nanti gubernur memoderatori permasalahan ini dan kita cari solusinya," ungkapnya.

Baca juga: Isi Ancaman Teror Pembunuhan yang Ditujukan ke Dedi Mulyadi, Polda Jabar Siap Bantu Selidiki

Dedi menjelaskan bahwa ada problem akut yang terjadi di Indonesia termasuk di Jawa barat.

Yaitu pembiaran, yang mana akhirnya melahirkan permasalahan yang kian rumit.

"Jadi saya sampaikan, problem akut di negeri ini termasuk di Provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran. Misalnya bangunan liar dibiarkan, ini terjadi kenapa ?, semua orang cuek," katanya.

"Lurah-lurah yang seharusnya mengetahui, itu melakukan pembiaran, bukan hanya di kota, di desa juga sama. Mulai sekarang tidak boleh ada lagi pembiaran-pembiaran seperti itu," ungkap Dedi Mulyadi.

Baca berita Tribunnews Bogor lainnya di Google News

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t