Memanas, Ono Surono Minta Dedi Mulyadi Klarifikasi: Membangun Jabar Tidak Bisa Dilakukan Sendiri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tampaknya makin memanas.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu sempat menyindir pihak yang tak hadir pada musrenbang di Cirebon, pada 7 Mei 2025.

KDM pun mengatakan kalau itu tersebut hanya ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tidak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tak pernah mau terlibat," kata KDM di akun TikToknya, Sabtu (17/5/2025).

Bahkan ia mempertanyakan tujuan pihak tersebut bekerja.

"Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?," katanya lagi.

Video itu diunggah oleh Dedi Mulyadi setelah Fraksi PDIP walk out dalam rapat paripurna, Jumat (17/5/2025).

PDIP walk out karena KDM tak hadir dalam rapat paripurna.

Padahal pihaknya ingin meminta klarifikasi dari Dedi Mulyadi terkait pidatonya saat musrenbang.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Ono Surono pun mengatakan kalau sikap itu merupakan keinginan dari seluruh anggota dewan.

"Bukan hanya PDI Perjuangan yang punya sikap atau meminta klarifikasi gubernur Jawa Barat atas statement-nya yang berkaitan dengan tugas, tupoksi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia," kata Ono Surono di akun Instagramnya, Sabtu.

Pada videonya itu, anggota dewan tersebut meminta untuk bertemu dengan Dedi Mulyadi di gedung DPRD.

Rupanya setelah rapat paripurna itu, kata Ono, pihaknya langsung melaksanakan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan, yakni bertemu dengan KDM.

"Dipimpin oleh Pak Iwan Wakil Ketua dari Fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, dan juga saya. Dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat," ungkap Ono.

Dari musyawarah itu, kata Ono Surono, Dedi Mulyadi diminta untuk memberikan klarifikasi.