Memanas, Ono Surono Minta Dedi Mulyadi Klarifikasi: Membangun Jabar Tidak Bisa Dilakukan Sendiri

Jika tidak, maka DPRD tidak akan membuat agenda pembahasan Raperda.

"Kesimpulannya kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan Raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat Musrenbang di Kabupaten Cirebon," bebernya.

Baca juga: Profil Memo Hermawan, Anggota DPRD yang Minta Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat dengan Dedi Mulyadi

Ono pun menegaskan bahwa permintaan klarifikasi dari Dedi Mulyadi ini bukan hanya keinginan dari PDIP saja.

"Sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jabar. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi. Tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga," ucap Ono.

DPRD pun menjadwalkan rapat paripurna lagi pada 21 Mei 2025 dan meminta Dedi Mulyadi hadir.

"Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada Gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya," kata dia lagi.

Nantinya, kata Ono, jika klarifikasi sudah disampaikan maka agenda pembahasan agar segera disusun.

"Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan," ungkap Ono.

Dirinya menegaskan bahwa Dedi Mulyadi tak bisa bekerja sendiri, sehingga harus berkolaborasi dengan DPRD.

"Intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh Gubernur sediri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD," tegasnya.

"Itu merupakan amanah dari undang-undang tentang terkait pemerintah deerah  untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demi terwujudnya visi misi programnya Gubernur jawa barat," tandas Ono.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t