Baca tanpa iklan
Namun, Jokowi belum memberi kepastian kapan ia akan mengambil keputusan terkait penerbitan perppu ini.
"Secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata dia.
Jokowi sebelumnya bersikukuh tak akan menerbitkan perppu untuk membatalkan penerapan UU KPK yang telah disahkan DPR dan pemerintah.
Bahkan, dua kali penolakan itu terlontar. Penolakan pertama disampaikan Jokowi langsung di Istana Kepresidenan, Senin (23/9/2019).
"Enggak ada (penerbitan Perppu KPK)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Sudjiwo Tedjo, berita itu sebaiknya tidak dirayakan terlebih dahulu.
• Polisi Tetapkan Enam Tersangka Kasus Pengerusakan Mobil Polisi di Bogor
• Klarifikasi Polisi Soal Ambulans yang Diamankan Saat Kerusuhan, Bukan untuk Angkut Batu
Jika Peppu KPK itu benar-benar sudah diterbitkan, barulah publik bisa merayakan.
"Berita2 ttg “Pak Jokowi akan mempertimbangkan terbitkan Perppu UU KPK” sebaiknya tidak kita ritwit/rayakan.
Nanti kalau Perppu itu sudah benar2 terbit, nah baru beritanya kita ritwit/glorifikasikan.
Ini agar beliau tidak terbebani oleh niat baik/janji2 yg beliau ucapkan," tulisnya.
Tak Sudjiwo Tedjo, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya juga ikut berkomentar soal pernyataan Jokowi tersebut.
Menurut Yunarto Wijaya, tantangan yang sesungguhnya bukan hanya Presiden menerbitkan perppu.
Sebab perppu yang akan diterbitkan oleh presiden nyatanya tidak akan mudah diterima oleh DPR.
Hal itu disampaikan Yunarto Wijaya di akun Twitternya, Kamis (26/9/2019).
"Real Fact: Challengenya bukan sekedar mengusulkan Presiden menerbitkan perppu.