Lebih lanjut, Megawati menyentil soal dugaan aparatur sipil negara yang tidak netral guna pemenangan salah satu paslon di Pilkada.

"Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan, betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi. Mengingat mahkamah konstitusi telah mengambil keputusan bahwa Aparatur Negara yang tidak netral bisa dipidanakan," ucap Megawati.

Gagalnya jagoan PDIP di Jawa Tengah tampaknya membuat Megawati tak terima.

Sebab Megawati mendapatkan laporan adanya dugaan ketidakadilan dalam proses Pilkada Jawa Tengah.

"Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika Pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," ucap Megawati.

"Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani," sambungnya.

Karenanya, Megawati mengimbau kepada kader PDIP dan rakyat untuk melakukan lima hal ini guna mengawal Pilkada 2024:

• Jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya
• Kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara terutama money politik, ketidaknetralan pejabat daerah dan tekanan kepala desa
• Kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktek money politik
• Kumpulkan fakta penghadangan seperti yang terjadi di Banten yang menyebabkan ketidakadilan
• Galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran

Baca berita lain TribunnewsBogor.com di Google News 

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t