Bogor Istimewa
Kabupaten Bogor Istimewa Dan Gemilang

1.940 Angkot Tua Akan Dihapus, Pemkot Bogor Diminta Pikirkan Nasib Sopir

Yusfitriadi berpendapat kebijakan penghapusan angkot tua bakal menimbulkan banyak dampak.

Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Ardhi Sanjaya
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
ANGKOT BOGOR - Ilustrasi penampakan angkot trayek 11 saat melintas di Jalan Siliwangi Surken menuju Pasar Gembrong Sukasari Kota Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Rencana Pemerintah Kota Bogor menghapus 1.940 unit angkot tua dinilai belum matang. tang.

Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi berpendapat kebijakan penghapusan angkot tua bakal menimbulkan banyak dampak.

“Kalau hanya sekedar membuat kebijakan penghapusan sih gampang-gampang saja, namun implementasi dengan berbagai dampaknya yang saya lihat tidak akan sederhana namun sangat komplek,” kata Yusfitriadi saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Kamis (6/11/2025).

Untuk dampak ekonomi, sambung Yusfitriadi, bagaimana konvensasi atas kerugian yang akan dialami oleh para pemilik perusahaan angkot.

Lalu, seberapa siap Pemkot memberikan pengganti pekerjaan kepada sopir dan kernet angkot yang selama ini penghasilannya hanya dari operasional angkot. 

“Begitupun dengan masyarakat yang selama ini berjualan di kota bogor yang sehari-hari mengangkut dagangannya dengan menggunakan angkot, apa yang akan disiapkan oleh pemerintah kota bogor,” ujarnya.

Dampak sosial, sampai saat ini ribuan angkot bertahan karena masih banyak masyarakat  pengguna angkot dengan harga yang ekonomis. 

“Jangan sampai penghapusan angkot justru akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Dampak infrastrukturnya, apakah Pemkot menyiapkan infrastruktur akses jalan raya baik di dalam kota maupun akses kabupaten perbatasan Kota Bogor.

Terutama untuk transportasi berbentuk bus, dan seberapa banyak armada yang disiapkan oleh pemerintah kota bogor. 

Yusfitriadi menyarankan, agar terus mengkaji kebijakan penghapusan angkot ini.

Selain kajian pemerintah kota bogor harus menyiapkan berbagai antisipasi masalah yang akan muncul, sebelum mengeluarkan kebijakan. 

Termasuk membangun dialog dengan berbagai steakholder. 

“Jangan seperti saat ini, persiapan belum ada, antisipasi belum dirumuskan, mengatasi permasalahan belum bisa, namun rencana kebijakan sudah dikeluarkan, sehingga yang ada membuat kegaduhan dimana-mana,” tandasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved