Pesan Moral Kabagbinkar SDM Polda Jabar: Dorong Akses Modal dan Serapan Hasil Panen Petani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BANDUNG -- Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral ketahanan pangan di Aula Mapolda Jawa Barat, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah Jawa Barat.

Rakor tersebut dihadiri perwakilan Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar, PT Perkebunan Nusantara VIII, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Barat, serta pimpinan perbankan seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BTN.

Kabagbinkar Biro SDM Polda Jabar AKBP Condro Sasongko dalam sambutannya menyampaikan bahwa Polda Jabar memiliki empat strategi utama dalam mendukung ketahanan pangan.

“Polda Jabar memiliki empat strategi ketahanan pangan, yakni Keroyok Bareng Polri, CSR atau pemodal 0 persen, modal Primkoppol, serta implementasi KUR,” ujarnya.

Ia menegaskan, strategi tersebut dirancang untuk memastikan para petani binaan mendapatkan akses permodalan, lahan, hingga jaminan penyerapan hasil panen.

“Kami ingin memastikan seluruh ekosistem berjalan dari hulu hingga hilir, mulai dari pembiayaan, pengelolaan lahan, sampai distribusi hasil panen,” kata mantan Kapolres Serang ini.

Condro juga menyampaikan pesan moral sebagai prinsip dasar dalam menjalankan program ketahanan pangan.

“Jangan pelit, turunkan ego, mudah memaafkan. Ini menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan tugas mendukung ketahanan pangan,” tegasnya.

Pada skema pertama, lanjutnya, pembiayaan dilakukan melalui CSR dan pemodal tanpa bunga lewat program Keroyok Bareng dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan.

“Program ini kita kerjakan bersama-sama, saling mendukung, tanpa membebani petani dengan bunga,” jelasnya.

Skema kedua adalah pinjaman melalui Primkoppol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen. Bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan hingga alat dan mesin pertanian.

“Kami tidak memberikan uang tunai, tetapi langsung dalam bentuk sarana produksi agar tepat sasaran,” ujarnya.

Ketiga, Polda Jabar mendorong dan memfasilitasi agar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berjalan maksimal.

Sementara skema keempat dilakukan melalui pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani dengan sistem pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.