Yunarto Wijaya : Kalau Jokowi Makin Mirip Prabowo Ya Harus Dikritik

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya ataau akrab disapa Toto mengungkap alasannya kini getol mengkritik Presiden Jokowi.

Padahal diketahui bersama pada Pilpres 2019 lalu Yunarto Wijaya bisa dibilang mendukung Jokowi untuk menjadi presiden.

Kini setelah kembali terpilih menjadi presiden, Yunarto Wijaya berbalik mengkritik sejumlah kebijakan Jokowi.

Jokowi memang tengah dirundung sejumlah isu nasional.

Mulai dari kebakaran hutan, RUU KPK, hingga RKUHP yang sangat menjadi perbincangan masyarakat.

Hari ini saja ada sejumlah kejadian di Indonesia terkait dengan isu-isu nasional tersebut.

Kerusuhan di Wamena kembali pecah, juga unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa di sejumlah daerah.

Melihat situasi seperti ini sejak beberapa hari lalu Yunarto Wijaya sudah mencuitkan kritikannya lewat akun Twitter.

Pertama, ia mengingatkan Jokowi, bila jilatan pendukung jauh lebih berbahaya ketimbang serangan dari lawan.

"Jilatan pendukung jauh lebih berbahaya dari serangan lawan loh pakde," tulis Yunarto Wijaya.

• Jadi Anggota DPR RI, Ini Kata Krisdayanti Soal RKUHP

• Ketua DPR Sebut RKUHP Sebagai Jawaban dari Keinginan Jokowi

• Soroti RKUHP Pasal Santet, Ki Kusumo Minta Dilibatkan DPR: Jangan Bahas Sesuatu yang Bukan Bidangnya

Termasuk saat ia menulis cuitan satire pada Jokowi yang meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), beberapa waktu lalu.

"WOW KEREN BANGET, SEMPURNA, TIADA CELA & SEGALANYA," tulis Yunarto Wijaya.

Tak hanya itu, Toto juga menyindir pendukung atau buzzer Jokowi soal penanganan karhutla.

"Ini buzzer siapa yg ngajarin sih narasinya? Masa Karhutla obatnya sepatu kotor sama muka sendu."

"Lebay juga gak gini2 amat lah..." tulis dia.

• Hotman Paris Usul Pengesahan RKUHP Ditunda: Isinya Sangat Problem, Akan Menimbulkan Masalah

• Isi Pasal RKUHP yang Mengatur Soal Hewan Ternak Masuk Kebun Tetangga

• Pakar Hukum Pidana Minta Publik Baca Buku 1 RKUHP: yang Bermasalah Itu 2 Persen Saja Tidak Ada

Terbaru, Yunarto juga menyoroti soal Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

Ia mengunggah cuitan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Gita Putri D.

Gita, dalam cuitannya, mengunggah pasal dalam RKHUP yang kontroversial.

"Pengen investor berjejal masuk tapi hukum pidana “yang hidup dalam masyarakat meski tidak diatur dalam UU” bisa diberlakukan."

"Wassalam, negara hukum! Nggak percaya? Lihat pasal 2. Reformasi betul-betul dikorupsi."

"Ini Indonesiaku, mana Indonesiamu?" tulis Gita.

• HMI Cabang Kota Bogor Akan Ajukan Judicial Review Jika Presiden Jokowi Setujui RUU KPK

• Padati Ruas Jalan di Depan DPR, Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak RUU KPK dan RKUHP

• Soal RUU KPK, Mahfud MD: Apa Tak Sebaiknya Presiden Minta Penundaan Sampai Nanti Lahir DPR Baru ?

• Gelar Aksi di Depan Gedung DPR RI, Massa Pro dan Kontra Revisi UU KPK Terlibat Bentrok

Cuitan Gita ini diunggah ulang Toto dengan menyebut akun Jokowi.

Yunarto Wijaya juga menulis cuitan, "UU Sampah... Busuk kalian..."

Hingga akhirnya, Yunarto pun mengungkap alasannya kenapa kini dirinya gencar mengkritik Jokowi.

Ia menyebut, dirinya adalah pemilih rasional, tidak tertarik menjadi komisaris, dan bukan buzzer.

"Buat yg nanya knp skrg saya kritik @jokowi."

"jawaban saya: karena saya pemilih rasional, gak pernah tertarik jadi komisaris, dan bukan buzzer."

"Kalo ada yg gak clear bisa lawan argumentasi saya disini atau japri langsung, jangan ngerumpi kiri kanan gak jelas," tulis Yunarto Wijaya.

• ICW Bantu Ketua Baleg DPR Jawab Soal Urgensi Revisi UU KPK, Supratman dan Donal Emosi Saling Tunjuk

Terakhir Yunarto Wijaya menulis kembali soal aalasannya mengkritik Jokowi.

"Barusan ditanya: "Mas kok sekarang kritik jokowi terus, nyesel gak dukung prabowo ya?"...

Jawab: "Saya pilih jokowi karena takut dgn track record prabowo memimpin Indonesia,

jadi kalo jokowi makin mirip prabowo ya harus dikritik.. simple khan?" tulis Yunarto Wijaya.

terkait RKUHP, Jokowi akhirnya meminta DPR menunda pengesahan revisi RKUHP yang menuai polemik di masyarakat.

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada DPR.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini."

"Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menyebut permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.

"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly untuk menampung masukan dari berbagai kalangan terkait RKUHP.

"Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM, untuk mencari masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyebut ada 14 pasal bermasalah yang harus dikaji ulang dalam RKUHP yang disusun DPR dan pemerintah.

"Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi.