Operasi Pasar Murah Kabupaten Bogor Tidak Terserap Maksimal, Disdagin Sebut Waktunya Mepet

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Operasi Pasar Murah (OPM) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bogor rupanya tidak berjalan sesuai yang ditargetkan.

Seperti diketahui, Operasi Pasar Murah tersebut dimaksudkan agar meringankan beban masyarakat dan juga sebagai langkah untuk menekan inflasi imbas dari kenaikan BBM.

Adapun untuk operasi pasar murah ini menyasar driver ojek online, ojek pangkalan, sopir angkutan dan usaha mikro. Para penerima manfaat nantinya akan menebus Rp 25 ribu untuk mendapatkan paket sembako senilai Rp 175 ribu.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor Entis Sutisna mengatakan, dari 75 ribu penerima manfaat tidak terealisasi 100 persen.

"Anggaran 2 persen dari DAU, yaitu Rp 10,5 miliar untuk kebutuhan 75 ribu paket, tapi untuk saat ini baru teralisasi 35 ribu paket atau Rp 5 miliar lebih," ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, salah satu yang menjadi kendala ialah minimnya data penerima, sehingga bantuan tersebut tidak tersalurkan dengan maksimal.

"Untuk data ojek online dari Dishub, kalau untuk  ojek pangkalan dan sopir angkot kami gunakan dari kecamatan, data itu diverifikasi oleh dinsos," katanya.

Karena waktu yang mepet mulai 12 Desember 2022 hingga 29 Desember 2022, pihaknya mengakui adanya kekurangan dalam sosialisasi yang menyebabkan tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Sehingga pihaknya pun bekerja sama dengan perangkat desa untuk membantu mempercepat pendistribusiannya.

"Waktunya mepet, tahap pertama saja hampir tidak terealisasi, tetapi di ujung akhir tahun kita kerjasama dengan kecamatan dan desa itu bisa terealisasi yang 35 ribu paket bantuan," ucapnya.

Adapun untuk kelanjutan operasi pasar murah ini, kata dia, pihaknya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Sisanya otomatis jadi Silpa di Disdagin. Untuk sisa paket berikutnya tergantung dari rekomendasi Inspektorat dan BPKAD, apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak karena batas penggunaan anggaran hanya pada 29 Desember 2022," tandasnya.