Tidak Murah! Pengamat Beri Bocoran Cost Politik untuk Jadi Kepala Daerah dan Wakil Rakyat di Bogor

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi menyebut ada 'ongkos' yang harus dikeluarkan oleh para kandidat untuk menjadi Walikota, Bupati, DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI.

Ia menyebut, untuk menjadi Walikota dan Bupati Bogor mebutuhkan cost politik mencapai ratusan miliar rupiah.

"Kalau bupati itu Rp700 miliar, walikota Rp300 miliar, karena konstituennya sedikit, kecamatannya lebih kecil. Itu masa kampanye saja, kita engga tau rekomendasi habis berapa miliar ataupun kemudian dinamika bayar partai koalisi, kita engga paham itu" ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/10/2023).

Kemudian, kata dia, untuk menjadi anggota DPRD tingkat Kota atau Kabupaten Bogor membutuhkan cost politik yang lumayan besar, yakni calon legislatif (caleg) bisa mengeluarkan uang mencapai miliaran rupiah.

"Untuk kota Rp 2 sampe 5 miliar, sama di kabupaten juga Rp 2 sampe 5 miliar," katanya.

Yusfitriadi menlanjutkan, jika ingin terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Bogor cukup fantastis, yakni mencapai belasan miliar rupiah.

"Untuk provinsi dari Kabupaten itu Rp10 sampai 15 miliar, Kota Bogor Rp 7 sampai 10 miliar," katanya.

Berikutnya adalah DPR RI, iw mengatakan caleg harus mengeluarkan ongkos politik mencapai puluhan miliar rupiah jika ingin duduk di Senayan.

"Untuk Kabupaten Bogor, DPR RI itu butuh Rp 20 sampai 25 miliar, untuk kota Rp 15 sampae 20 miliar," terangnya.

Yusfitriadi mengklaim angka tersebut diperolehnya berdasarkan kajian dan pengalamannya selama berkecimpung di dunia politik.

Meski begitu, ia mengatakan jumlah ongkos politik tersebut masih bersifat tentatif, masih ada pertimbangan lain untuk menekan cost politik agar bisa terpilih.

"Dari sekian ratus juta miliar-miliar itu, nanti dikurangi beberapa variabel, pertama inventasi politik, kalau dia sudah kuat di daerah konstituen dikurangi sekian. Kedua, dia itu mengurangi Alat peraga kampanye karena sudah dikenal di masyarkat sana," ungkapnya.

Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) itu juga mengungkapkan, alasan yang membuat mereka tetap berkonstesasi pada ajang Pemilu sangatlah beragam.

Sehingga dengan latar belakang itulah yang membuat para caleg maupun calon kepala daerah bersikeras agar dipilih oleh rakyat.

"Orientasinya untuk pengamanan aset, untuk loncatan politik, ada juga memang yang berorientasi untuk perbaikan kehidupannya," pungkasnya.