Angkot Diduga Jadi Biang Keladi Macet di Citeureup Bogor, Dishub Dengarkan Atensi

Laporan wartawan TribunnewsBogor.com Wahyu Topami

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CITEUREUP - Pengendara yang beraktifitas melintasi persimpangan jalan Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, tak kuasa meluapkan amarahnya.

Bukan tanpa alasan, kemarahan pengguna jalan tersebut dipicu karena kemacetan yang tak terhindarkan gara-gara angkot mangkal.

Salah satu pengendara, Novita Anggraini (25), mengungkapkan kepasrahan dengan kondisi persimpangan Citereup tersebut.

"Gimana ya udah lama begini, kalau mau si angkot tidak berhenti di tengah jalan seperti ini," ujarnya pada TribunnewsBogor.com, Selasa (16/4/2024).

Menanggapi masalah parkir sembarangan yang menyebabkan kemacetan di persimpangan depan Polsek Citeureup dan Pasar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memberikan tanggapannya.

Plt Sekdis Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih menyatakan bahwa masalah ini akan segera ditindaklanjuti.

"Kita tidak memiliki terminal bayangan, salah satunya di sekitar Citereup. Itu hanya kebiasaan para supirnya saja," kata Dadang.

Dadang juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengirim anggota untuk menindaklanjuti agar tidak ada lagi parkir di sekitar persimpangan Pasar Citereup.

"Kita akan memerintahkan anggota kami untuk membubarkan parkir sembarangan tersebut, agar tidak ada lagi yang parkir di sana. Saya sudah mengetahui masalah ini dan akan segera mengambil langkah," tegasnya.

Meskipun begitu, Dadang menambahkan bahwa tidak akan diberlakukan sanksi seperti tilang.

"Tidak akan ada sanksi, kami hanya memberikan himbauan agar para supir tidak melakukan parkir sembarangan di sana," jelasnya.

Dishub juga berencana untuk berkoordinasi dengan Polsek setempat untuk mengatasi masalah ini dengan cepat.

"Kami akan berkoordinasi, dan dalam waktu dekat kami akan memasang rambu di sekitar persimpangan Citereup sebagai langkah cepat," tambahnya.

Dadang menjelaskan bahwa belum ada pemasangan rambu di area tersebut karena status jalannya masih menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Barat.