Sisi Lain Bogor

Mengulik Sejarah Bakal Kantor Gubernur Dedi Mulyadi, 100 Tahun Lebih Tua dari Balai Kota Bogor

Gedung Bakorwil yang lokasinya 500 meter dari Balai Kota Bogor rencananya bakal jadi kantor Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi

|
Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Naufal Fauzy
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
GEDUNG TUA BAKAL KANTOR DEDI MULYADI - Gedung Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I (Bakorwil) yang lokasinya 500 meter dari Balai Kota Bogor rencananya bakal jadi kantor Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

“Saat itu jamannya itu kan di Kolonial Belanda. Fungsi residen saat itu fokus di hasil pertanian dan perkebunan sekaligus juga pemimpin adminitratif,” ungkapnya.

Seiring perkembangan zaman, pemerintah Kota Bogor akhirnya memiliki otonomi sendiri.

Saat itu, tahun 1905 Kota Bogor dipimpin oleh seorang Wali Kota dan pembangunan Balai Kota Bogor pun dilakukan pada tahun 1920.

Wali Kota Bogor saat itu menjadi pemimpin di wilayah Kota Bogor saja.

“Tapi, wilayah administratifnya hanya Kota Madya saja,” ujarnya.

Keresidenan Buitenzorg ini kembali berubah nama dan fungsi Residen digantikan oleh Pembantu Gubernur Jawa Barat.

Hal itu diperkirakan terjadi pada saat jaman reformasi yakni 1928-1976.

“Itu berubah saat jaman reformasi. Tapi, fungsi pembantu Gubernur ini sama dengan Residen. Dia pemimpin dan membantu Gubernur di beberapa wilayah,” ujarnya.

Sejak sekitar tahun 2000, gedung yang bakal menjadi Kantor Dedi Mulyadi ini bernama Bakorwil.

Residen dan Pembantu Gubernur saat ini pun sudah tidak ada.

Kini, Dedi Mulyadi pun berencana untuk berkantor di Bakorwil ini.

Ia diprediksikan akan memakai konsep Keresidenan.

“Gubernur sekarang menghidupkan kantor eks keresidenan menjadi kantor kerja dia. Dulu yang menempati itu residen atau pembantu gubernur sekarang gubernurnya langsung,” ucapnya.

Taufik pun menilai cocok dengan rencana Dedi Mulyadi.

Daerah Jawa Barat terlalu luas dan akan kesulitan termonitor jika Gubernur berpusat di Kota Bandung saja.

“Jadinya ada pemerataan kebijakan,” ucapnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved