Sentil Demul Soal Polemik Gas 3 Kg, Niat Baik Tapi Rencana Tak Matang: Semoga Jadi Pelajaran

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Calon Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi (Demul) ikut menanggapi kegaduhan di masyarakat soal gas melon Elpiji 3 Kg.

Diketahui, kebijakan Kementerian ESDM sempat membuat warga sulit mendapatkan gas elpiji 3 Kg karena harus antre di pangkalan.

Hal itu terjadi setelah gas 3 Kg di warung atau pengecer disetop dan kecuali di pangkalan.

Kebijakan ini menimbulkan antrean para warga yang membutuhkan gas melon.

"Dan antrean menimbulkan kegaduhan, dan kegelisahan serta kemarahan karena barang pokok hilang dari dapur dan sulit didapat," kata Demul dalam unggahan Instagram pribadinya, Selasa (4/2/2025).

Dedi menjelaskan bahwa apa yang terjadi ini adalah upaya Kementerian ESDM yang berniat menghapus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 Kg.

Karena gas 3 Kg bersubsidi untuk rakyat miskin ini malah digunakan oleh orang-orang kaya hingga digunakan pedagang besar.

Selain itu ada pula praktik kejahatan pengoplosan gas 3 Kg bersubsidi yang dioplos ke tabung gas nonsubsidi dan dijual dengan harga nonsubsidi.

Namun dalam niat baik dari Kementerian ESDM ini, menurut Dedi, kebijakannya diambil terlalu cepat sehingga memicu kegaduhan di masyarakat.

"Kemantrian ESDM akan merubah pengecer menjadi subpangkalan, tetapi kebijakannya diambil terlalu cepat, seharusnya disiapkan dulu perangkatnya," kata Demul.

"Warung-warung dirubah menjadi subpengecer, didaftarkan para penerimanya, kemudian didata dengan baik kemudian dibuat percobaan, setelah seluruhnya siap, baru diberlakukan," imbuhnya.

Menurut Dedi, niat Kementrian ESDM ini memang sangat baik.

Namun perencanaan yang kurang memicu permasalahan di masyarakat.

"Niat dari Kementerian ESDM itu sangat baik, menyelamatkan uang negara agar jatuh ke tangan yang berhak," katanya.

"Tetapi niat baik saja tidak cukup kalau tidak dilakukan dengan hati-hati dan perencanaan yang tepat," kata Demul.