Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Dilawan 2 Menteri Prabowo Subianto, Siapa yang Mengalah ?

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Dilawan 2 Menteri Prabowo Subianto, Siapa yang Mengalah ?

Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Ardhi Sanjaya
Kompas.com YOVIE GIVEN NATA WIDJAJA/FREDERIKUS TUTO KE SOROMAKING/Instagram Widiyanti Putri Wardhana
KEBIJAKAN GUBERNUR JABAR DILAWAN 2 MENTERI PRABOWO - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Dilawan 2 Menteri Prabowo Subianto 

Namun, Mu'ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang agar kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak. 

"Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana," katanya.

Selain study tour, kebijakan Dedi Mulyadi yang juga ditentang yakni soal penertiban bangunan liar di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Baca juga: Preman Kedok Karang Taruna Palak Sopir Rp 30 Juta per Bulan Terkuak, Dedi Mulyadi: Malu Sama Seragam

Dedi Mulyadi belum lama ini menindak tempat rekreasi Hibisc Fantasy Puncak Bogor karena telah melanggar perizinan.

Selain itu Hibisc Fantasy juga dituduh sebagai biang kerok banjir di Jawa Barat karena melakukan alih fungsi lahan, dari resapan air menjadi bangunan permanen.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pembongkaran tempat wisata tidak boleh dilakukan sepihak.

Terutama bila legalitas usaha tersebut sudah diurus dan dinyatakan sah.

Baca juga: "Jagoan di Sini ?!" Viral Video Dedi Mulyadi Naik Darah Hadapi Preman, Orangnya Sampai Ngumpet

"Menurut pandangan kami pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah insiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia," kata Widi

Selain itu Widi juga mengatakan Kementerian Pariwisata merasa prihatin dengan situasi yang terjadi. Dan menurutnya pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasi tersebut.

"Tapi tentunya kami selalu mengimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing," katanya.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6w

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved