Bus KPK 'Mangkal' di Lapangan Sempur Bogor, Edukasi dan Sosialisasi Anti Korupsi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak membuka Roadshow Bus KPK 2023 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Minggu (14/5/2023).

Roadshow bus KPK 2023 di Lapangan Sempur ini diikuti oleh ratusan masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot) Bogor.

Diawali dengan senam sehat anti korupsi masyarakat juga diberikan edukasi dan sosialisasi tentang nilai-nilai integritas dan juga pemahaman anti korupsi.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi dari Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim untuk datang ke Bogor memberikan pemahaman tentang anti korupsi kepada generasi muda penerus.

Johanis menjelaskan bahwa sebuah kabupaten/kota yang memiliki kondisi ekonomi yang baik serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik, ia meyakini bahwa wilayah tersebut tidak terjadi korupsi.

"Karena kalau ada korupsi yakin saya kondisi ekonomi tidak akan baik dan kesejahteraan tidak akan bagus," ujarnya.

Kehadiran KPK di tengah tengah masyarakat lanjut Johanis merupakan amanah dari Undang-Undang untuk memberikan pemahaman dan landasan hukum yang kuat bagi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan pendidikan sosialisasi dan kampanye anti korupsi.

"Program jelajah negeri anti korupsi adalah salah satu cara KPK dalam rangka meningkatkan kepedulian dan nilai-nilai integritas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat di Kota Bogor serta bus anti korupsi sebagai ikon pendidikan anti korupsi," katanya.

Pada kesempatan itu Johanis juga mengajak masyarakat untuk menolak money politic menjelang atau saat Pemilu mendatang.

Biasanya lanjut dia money politic yang disebut serangan fajar akan datang dengan memberikan sejumlah uang dalam amplop atau sembako.

"Karena tradisi serangan fajar ini akan menghasilkan pimpinan yang hanya meningkatkan kepentingan pribadi dan golongan.

Untuk menghindari tersebut perlu memutus mata rantai serangan fajar dengan tidak terima amplop atau sembako, karena yang dirugikan adalah masyarakat dalam lima tahun ke depan," ujarnya.

Bus KPK yang berisi fasilitas untuk edukasi ini sudah ada sejak sekitar tahun 2017.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim yang juga pernah bertugas di KPK mengatakan saat itu dirinya berinisiasi membentuk sebuah bus KPK untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, karena waktu itu KPK memiliki wacana akan membuka cabang di wilayah.

"Ini menjadi bagian dari pengalaman saya di KPK dulu. Bus ini saya yang bikin tahun 2017 atau 2018, dulu catnya hitam, kemudian saya tempatkan di taman pintar Yogyakarta.