Ogah Ambil Pusing Hasil Gugatan ke MK, Wali Kota Bima Arya: Saya Siap Selesai di 31 Desember

Bima Arya melihat, dalam pasal itu hanya diatur waktu pemilihan tidak menjelaskan soal masa jabatan.

Waktu pelantikan ini Bima Arya mengitungnya sebagai awal masa kepemimpinan para kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019.

"Artinya yang diatur di Pasal 201 itu hanya waktu pemilihan. Tidak menjelaskan masa jabatan kami. Kami Pilkada 2018 dan baru dilantik 2019 yang merupakan masa jabatan awal kami," tambah Bima Arya.

Jika seperti itu, Bima Arya sendiri akan habis di bulan April 2024 karena dirinya dilantik bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim pada April 2019.

Namun, dalam pasal yang disebut adanya kekosongan norma ini membuat Bima Arya ini masa kepemimpinannya di Kota Bogor harus habis pada tahun 2023 atau 4 bulan lebih cepat dari masa jabatannya pasca dilantik bersama Dedie Rachim.

Sebab, pasal itu hanya melihat dari sisi waktu pemilihan bukan waktu jabatan.

Bima Arya pun memastikan, jika tetap sesuai masa jabatan (jika dihitung) dari pelantikan, tidak akan menggangu Pilkada 2024.

"Kami memastikan tidak akan mengganggu keserentakan 2024 nanti. Sebagai contoh Wali Kota Gorontalo Martin Taha ini yang paling ujung masa berakhirnya Juni 2024. Artinya kalaupun Pilkada dimajukan di September insyaalah tidak menggangu keserentakan tadi," ujar Bima Arya.