Kisruh Aturan LPG 3 Kg Makan Korban Jiwa, Prabowo Turun Tangan, Rocky Gerung Sindir Keras Bahlil

Akademisi sekaligus pengamat politik itu mengurai keresahan masyarakat.

Bahwa sebenarnya yang membuat warga geram adalah karena sulitnya akses mendapatkan gas, bukan soal harga LPG yang mahal.

"Yang nyata hari ini, kesulitan untuk mengakses. Bahkan ketika emak-emak ini punya uang, dia tidak bisa beli. Kan itu intinya. Karena konsumsi enggak mungkin ditunggu sampai ada semacam kepastian hukum. Energi harus tersedia setiap saat. Karena dapur 24 jam mesti bisa dipakai untuk masak. Ini soal yang betul urgent," ungkap Rocky Gerung dalam tayangan di kanal Youtube-nya, dilansir TribunnewsBogor.com pada Selasa (4/2/2025).

Dalam tanggapannya, Rocky menyentil Menteri Bahlil yang bak tidak menangkap keinginan dari masyarakat.

Yakni bukan soal harga tapi perihal kemudahan akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar rumah tangga seperti LPG.

"Jadi kalau Bahlil anggap bahwa ini cuma soal dipotongnya rantai distribusi, lalu beliau meminta (warga) bersabar sedikit, bisa muter 1 km yang biasanya jarak 100 meter. Itu dalam bayangan Bahlil kalau emak-emak itu pergi pakai drone. Kan artinya ada tambahan duit gojek, yang biasanya enggak perlu pakai transportasi. Jadi frustasi emak-emak itu bukan karena dia enggak bisa bayar atau harganya naik tapi akses untuk cepat-cepat punya gas di dapur itu tidak tersedia. Jadi frustasi itu masuk akal," pungkas Rocky.

Baca juga: Akhiri Polemik Gas LPG 3 Kg, Prabowo Instruksikan Kementerian ESDM Izinkan Kembali Pengecer Menjual

Lebih lanjut, Rocky Gerung pun curiga ada permainan dalam kebijakan yang diambil Bahlil tersebut.

Sebab bukannya disenangi masyarakat, kebijakan tersebut malah membuat runyam suasana di tengah warga.

Terlebih baru-baru ini kebijakan Bahlil sampai memakan korban jiwa.

"Jangan-jangan memang ada upaya bukan sekadar memutus rantai distribusi, tapi ada permainan-permainan kongkalikong yang menyebabkan seolah efisiensi tapi sebetulnya dia menyulitkan barang konsumsi. Emak-emak itu hanya ingin di depan rumahnya ada kios LPG yang bisa dia akses setiap hari. Kan enggak mungkin emak-emak (beli) 10 kg LPG subsidi, itu kan kebutuhan harian, dekat dengan pusat penjualan harian," imbuh Rocky Gerung.

Diulas Rocky, Kementerian ESDM jika ingin mengubah kebijakan terlebih perihal kebutuhan dasar masyarakat seharusnya juga memikirkan perihal mitigasi yang jelas.

Rocky menyebut Bahlil harusnya memerhatikan berbagai kemungkinan yang terjadi jika sebuah peraturan diubah mendadak.

"Ibu rumah tangga sebut saja keluarga miskin yang harusnya diberi kesempatan pertama, akhirnya kita lihat antre panjang, bukan peradaban yang pancasilais suruh orang antre sambil menunggu kepastian ada enggak tersedia stoknya, sementara Bahlil hanya mengucapkan 'berasabarlah akan diatur, tidak ada kelangkaan'. Loh faktanya ada kelangkaan, jadi mitigasinya enggak dipikirkan," kata Rocky Gerung.

"Kalaupun ada perubahan kebijakan, harusnya ada modeling untuk melihat. Pemerintah ini seringkali (membuat kebijakan) tanpa modeling, tanpa peduli pada teknikalitas, bahwa ide besar itu harus diturunkan dalam teknikalitas. Pemerintah mesti menghitung konsekuensi dari perubahan kebijakan, itu tugas kabinet," sambungnya.

Baca juga: Polemik Gas LPG 3 Kilogram, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Pemerintah Perburuk Kondisi Rakyat

Karenanya, Rocky meminta Presiden Prabowo agar membuka kemungkinan adanya pergantian Menteri di kabinetnya terutama ESDM.